AngkasaOnline.com, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Sri Meliyana, menyoroti ketimpangan distribusi dokter spesialis penyakit dalam di berbagai daerah Indonesia. Ia menilai kebijakan pemerintah terkait penugasan dokter spesialis belum berjalan optimal, terutama di wilayah terpencil dan tertinggal. Pernyataan ini disampaikan dalam keterangan tertulis pada Kamis (22/1/2026).
Menurut Sri Meliyana, persoalan utama bukan semata kekurangan jumlah dokter spesialis. Namun, lebih pada ketidakseimbangan penempatan tenaga medis. Kader Partai Gerindra yang dipimpin Prabowo Subianto ini mencontohkan program wajib kerja dokter spesialis.
"Kita punya kebijakan penugasan dokter spesialis, tetapi yang terserap itu baru sekitar 20 persen. Artinya, kebijakan ini belum efektif untuk menjawab kebutuhan daerah," ujarnya.
Srikandi Partai Gerindra Sumatera Selatan ini menegaskan pemerintah perlu menghadirkan kebijakan afirmatif yang lebih kuat. Tujuannya agar dokter spesialis bersedia bertugas di wilayah yang kekurangan tenaga kesehatan.
Berdasarkan pandangannya, kebijakan tersebut harus disertai insentif yang layak, jaminan keamanan, serta perlindungan kesejahteraan. "Kalau hanya mengandalkan kebijakan tanpa insentif dan perlindungan yang jelas, tentu dokter akan memilih bertugas di kota besar," kata Sri Meliyana.
Partai Gerindra melalui Komisi IX DPR RI akan terus mendorong pemerintah untuk menata ulang kebijakan distribusi dokter spesialis. Langkah ini dinilai penting guna memastikan akses pelayanan kesehatan yang setara bagi seluruh masyarakat Indonesia.
