AngkasaOnline.com, Jakarta – Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Dudung Abdurachman menanggapi kritik mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal. Kritik tersebut terkait intensitas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri. Dudung menegaskan urusan negara tidak cukup diselesaikan hanya dengan virtual atau Zoom.
Dudung menyampaikan responsnya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (3/6/2026). Menurutnya, kunjungan Presiden ke luar negeri memiliki tujuan strategis yang lebih tinggi. Hal ini tidak bisa hanya dipenuhi melalui pertemuan virtual.
"Sekelas bapak presiden ke luar negeri itu pasti ada tujuan strategis yang lebih tinggi yang tidak cukup dengan zoom (virtual)," kata Dudung.
Dudung juga menyoroti situasi global yang saat ini tidak stabil, termasuk ekonomi dan perang. Ia menjelaskan, jabatan Presiden tidak hanya mengurusi urusan internal negara saja.
"Jadi saya punya keyakinan bahwa presiden harus dengan situasi ekonomi global ini juga tidak baik-baik aja, situasi perang juga jadi situasi yang tidak baik," ucap Dudung.
Beliau menambahkan, Presiden bertanggung jawab menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aspek yang dijaga meliputi ideologi, politik, pertahanan keamanan, ekonomi, dan hukum.
Lebih lanjut, Dudung menilai tidak elok jika membandingkan jumlah kunjungan luar negeri antar-Presiden Indonesia. Ia menekankan, setiap kunjungan tugas Presiden ke luar negeri pasti memiliki tujuan.
"Ada hal-hal yang lebih strategis kalau menurut saya yang bapak presiden harus berangkat," ungkapnya.
Kritik Dino Patti Djalal
Sebelumnya, Dino Patti Djalal menyampaikan pandangannya mengenai perjalanan Prabowo ke luar negeri. Pandangan tersebut diunggah melalui video di akun media sosialnya pada Sabtu (30/5). Dino menilai Prabowo sebagai kepala negara yang paling sering melakukan perjalanan ke luar negeri sejak menjabat.
Dino mengklaim, dalam perhitungan pihaknya, 1 dari 6 hari Prabowo dihabiskan di luar negeri. Menurutnya, hal ini tidak lazim dan di luar batas kewajaran. Ia juga meragukan Prabowo akan terus melakukan kunjungan internasional dengan frekuensi yang sama tingginya dalam 18 bulan ke depan.
"Dalam perhitungan kami, dari seluruh pemimpin dunia, Presiden Prabowo telah menjadi kepala negara yang paling sering melakukan perjalanan ke luar negeri," kata Dino.
Kunjungan kepala negara ke luar negeri, menurut Dino, memakan biaya yang besar. Biaya ini termasuk untuk rombongan tim pendahulu, pesawat, hotel, logistik, konsumsi, protokoler, pengamanan, dan uang harian delegasi.
Ia memperkirakan, satu perjalanan ke luar negeri bisa menelan biaya puluhan hingga ratusan miliar rupiah. Oleh karena itu, Dino menyampaikan lima saran untuk Prabowo.
Salah satu saran utamanya adalah mengandalkan video call, Zoom call, atau telepon untuk menjaga komunikasi dengan pemimpin dunia lain. Berdasarkan pengalamannya, suatu kunjungan bilateral biasanya hanya berpusat pada satu pembicaraan selama satu atau paling lama dua jam.
