AngkasaOnline.com – Menteri Angkatan Bersenjata Prancis Alice Rufo menegaskan intervensi militer di Iran bukanlah pilihan utama bagi negaranya. Pernyataan ini disampaikan pada Senin (26/1/2025) di tengah mencuatnya ancaman intervensi militer Amerika Serikat (AS) menyusul penindakan brutal terhadap demonstran di Iran yang menewaskan ribuan orang. Prancis menyatakan dukungan penuh terhadap rakyat Iran.
Menurut Alice Rufo, Prancis berpandangan bahwa dukungan harus diberikan kepada rakyat Iran dengan segala cara yang memungkinkan. "Saya pikir kita harus mendukung rakyat Iran dengan cara apa pun yang kita bisa," kata Rufo dalam siaran politik ‘Le Grand Jury’, seperti dilansir AFP. Dia juga menegaskan, "intervensi militer bukanlah pilihan utama" bagi Prancis.
Rufo menambahkan bahwa nasib rezim Iran berada di tangan rakyatnya sendiri. "Terserah rakyat Iran untuk menyingkirkan rezim ini," ujarnya. Ia melanjutkan, "Rakyat Iran menolak rezim mereka. Nasib rakyat Iran adalah milik rakyat Iran sendiri, dan bukan tugas kita untuk memilih pemimpin mereka."
Sebelumnya, Rufo juga menyesalkan kesulitan dalam mendokumentasikan kejahatan massal yang dilakukan rezim Iran terhadap penduduknya. Hal ini disebabkan oleh pemadaman internet yang meluas. Diketahui, lebih dari 90 juta penduduk Iran sebagian besar terputus dari internet sejak pihak berwenang memberlakukan pemadaman pada 8 Januari.
Di bawah kedok pemadaman listrik, pihak berwenang Iran melancarkan penindakan keras terhadap para demonstran. Berdasarkan data kelompok hak asasi manusia, beberapa ribu orang tewas. Sementara itu, LSM Iran Human Rights yang berbasis di Norwegia memperkirakan angka korban bisa mencapai lebih dari 25.000 jiwa.
Pemerintah Iran sendiri menetapkan jumlah korban tewas sebanyak 3.117 orang. Angka tersebut mencakup 2.427 yang mereka sebut sebagai martir. Istilah ‘martir’ digunakan untuk membedakan anggota pasukan keamanan dan warga sipil tak bersalah dari mereka yang digambarkan pihak berwenang sebagai perusuh yang dihasut AS dan Israel.
Sementara itu, Presiden AS Donald Trump diketahui telah berulang kali mengancam akan melancarkan serangan militer terhadap Iran. Ancaman ini sebagai respons atas penindakan tersebut. Namun, Trump kemudian menarik kembali ancaman itu setelah Teheran menangguhkan eksekusi yang direncanakan.
Aksi protes di Iran sendiri meletus di Teheran pada 28 Desember 2025. Protes ini awalnya dipicu oleh keluhan ekonomi. Namun, kemudian berkembang menjadi gerakan massa yang menuntut penghapusan sistem ulama yang telah memerintah Iran sejak revolusi tahun 1979.
