AngkasaOnline.com, Jakarta – Sekjen DPD RI Mohammad Iqbal resmi melantik sejumlah pimpinan tinggi pratama dan pejabat fungsional DPD RI pada Sabtu (7/2/2026). Dalam pelantikan tersebut, Iqbal berpesan agar para pejabat menjaga profesionalitas dan integritas tinggi.
Mohammad Iqbal mengucapkan selamat kepada para pejabat yang baru dilantik dan diambil sumpah. Menurutnya, manajemen aparatur sipil negara (ASN) harus dijalankan berdasarkan sistem merit sesuai peraturan perundang-undangan.
Pengisian jabatan, kata Iqbal, tidak boleh didasarkan pada suka atau tidak suka, melainkan kompetensi dan kinerja terukur. "Penempatan sosok yang tepat di posisi yang tepat bukan berdasarkan intuisi atau kedekatan, melainkan hasil pengukuran potensi secara objektif," tegasnya.
Iqbal juga menegaskan bahwa semua pejabat memiliki kesempatan berkembang jika menunjukkan kinerja terbaik. Ia tidak segan melakukan evaluasi jika profesionalisme tidak terlihat dalam waktu tiga bulan. "Kalau tiga bulan tidak menunjukkan profesionalisme, tentu akan dievaluasi. Tetapi saya yakin semua yang dilantik hari ini sudah melalui proses yang objektif," ujarnya.
Selain kinerja, pentingnya kerja sama dan etika dalam organisasi juga ditekankan. Menurutnya, kecerdasan saja tidak cukup tanpa kemampuan bekerja dalam tim. "Organisasi tidak hanya butuh orang pintar, tetapi orang yang bisa bekerja sama, menghargai orang lain, dan menjaga kepercayaan," katanya.
Iqbal juga mengapresiasi kontribusi sejumlah pejabat atas capaian kinerja selama ini. Termasuk dalam pengelolaan keuangan dan pencapaian indikator kinerja anggaran yang dinilai sebagai hasil disiplin dan fokus konsisten.
Menutup sambutannya, Iqbal berpesan agar pejabat baru segera beradaptasi, memahami tugas, serta menjaga loyalitas dan integritas. Ia meminta proses alih tugas dilakukan dengan baik agar tidak mengganggu kinerja organisasi. "Lakukan yang terbaik, serahkan hasilnya kepada Tuhan. Do the best, let God do the rest," kata Iqbal.
Adapun pimpinan tinggi pratama yang dilantik antara lain Hartawan sebagai Kabiro Sistem Informasi dan Dokumentasi, Sanerif S Hutagaol sebagai Kepala Pusat Perencanaan dan Kajian Kebijakan Hukum, Empi Muslion sebagai Kabiro Sekretariat Pimpinan, Zulfikar Saifuddin sebagai Kabiro Perencanaan dan Keuangan, serta Yulia Indrianingtyas sebagai Kabiro Persidangan I.
