AngkasaOnline.com, Pemerintah menyoroti serius kasus tewasnya siswa SD berinisial YBR (10) di Kecamatan Jerebuu, Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang diduga bunuh diri. Tragedi ini dipicu kekecewaan YBR karena tidak dibelikan buku tulis dan pulpen, serta adanya tagihan uang sekolah sebesar Rp 1,2 juta. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan atensi khusus dan meminta penanganan cepat bagi keluarga korban.
Informasi terkait bunuh diri dalam artikel ini tidak ditujukan untuk menginspirasi siapa pun untuk melakukan tindakan serupa. Bila Anda merasakan gejala depresi dengan kecenderungan berupa pemikiran untuk bunuh diri, segera konsultasikan persoalan Anda ke pihak-pihak yang dapat membantu, seperti psikolog, psikiater, ataupun klinik kesehatan mental.
Tragedi pilu menimpa YBR (10), siswa kelas IV SD di Kecamatan Jerebuu, Ngada, NTT. Ia ditemukan tewas gantung diri karena diduga kecewa tidak dibelikan kebutuhan sekolah seperti buku dan pulpen. Ibunda YBR, seorang janda, diketahui memiliki keterbatasan ekonomi.
Sebelum insiden, YBR dan siswa lain ditagih uang sekolah sebesar Rp 1,2 juta. Sekolah negeri tempat YBR bersekolah memungut biaya Rp 1.220.000 per tahun yang dibayar secara cicil. Orang tua YBR sudah melunasi Rp 500 ribu untuk semester I, menyisakan Rp 720 ribu untuk semester II.
Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan, Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPMDP3A) Ngada, Veronika Milo, menjelaskan bahwa biaya Rp 720 ribu itu bukan tunggakan, melainkan cicilan tahun berjalan. "Itu hanya untuk kelas IV. Itu bukan dikatakan tunggakan karena dia masih tahun berjalan," terang Veronika, dilansir detikBali, Kamis (5/2).
Veronika bersama timnya menggali informasi dengan menemui kepala sekolah, guru, keluarga, dan masyarakat pada Selasa (3/2). Berdasarkan hasil kroscek, tidak ditemukan adanya ancaman pengusiran bagi siswa yang belum membayar uang sekolah. "Jawaban pihak sekolah, itu bersifat informasi," tambahnya, merujuk pada pemberitahuan cicilan yang disampaikan setiap hari kepada siswa.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan keprihatinan mendalam atas kasus ini. Menurut Pras, Presiden Prabowo Subianto memberikan atensi dan meminta koordinasi untuk penanganan cepat terhadap keluarga korban.
"Oleh karena itu lah Bapak Presiden menaruh atensi dan melalui kami, meminta kami untuk berkoordinasi supaya ke depan hal-hal yang semacam ini dapat kita antisipasi," kata Pras kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/2).
Prasetyo Hadi menambahkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Sosial. Koordinasi ini bertujuan untuk penanganan keluarga dan mencegah kejadian serupa terulang.
"Kami sudah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, kami sudah berkoordinasi dengan Menteri Sosial untuk melakukan penanganan-penanganan terhadap keluarga dan terutama memikirkan supaya kejadian ini tidak terulang kembali," jelasnya. Pemerintah masih menanti pendalaman dari kepolisian terkait penyebab pasti insiden tersebut.
Prasetyo Hadi lebih lanjut menegaskan, Presiden Prabowo telah menaruh perhatian serius pada kondisi NTT. Provinsi tersebut diketahui memiliki tingkat kemiskinan ekstrem tertinggi di Indonesia. Pemerintah berupaya keras memastikan tidak ada lagi masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan.
"Ketika ini memang merupakan, misalnya, akibat oleh faktor kemiskinan, oleh karena itulah kita bekerja sangat keras," ujar Pras. Berbagai intervensi didorong untuk kelompok masyarakat paling rentan.
Evaluasi menyeluruh terhadap skema bantuan sosial dan pendataan penerima manfaat juga menjadi fokus. "Melalui kepala desa atau kepala dusun yang terus-menerus melakukan monitoring," imbuh Pras.
Pemerintah turut berkoordinasi dengan Mendikdasmen. Menurut Pras, peran sekolah sangat krusial dalam memberikan edukasi dan perhatian terhadap kesehatan mental siswa. "Semua upaya kita coba cari supaya kita mengantisipasi supaya tidak terjadi kembali," pungkasnya.
Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, menyampaikan duka cita mendalam. Ia menekankan pentingnya konsistensi program perlindungan anak.
"Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa penguatan sistem perlindungan anak melalui implementasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) harus berjalan konsisten," kata Arifah dalam keterangan tertulis, Kamis (5/2). Program KLA harus memberikan manfaat nyata bagi anak, bukan sekadar regulasi.
Arifah menambahkan, negara tidak boleh absen dalam memastikan setiap anak memperoleh perlindungan dan pendidikan. "Pemerintah pusat dan daerah harus memastikan kebijakan KLA tidak berhenti pada regulasi," ujarnya.
Wakil Ketua Umum PAN Eddy Soeparno turut menyampaikan keprihatinan. Ia menilai insiden ini sebagai alarm keras bagi semua pihak, termasuk pemerintah.
"Kami terus terang sedih, prihatin, dan berduka atas berita yang diterima," kata Eddy kepada wartawan di Gedung Nusantara III, DPR RI, Kamis (5/2). Menurutnya, kebutuhan dasar sekolah adalah hak anak yang harus disediakan secara terjangkau.
Eddy mendorong evaluasi pendataan anak-anak sekolah kurang mampu dan meminta kepala daerah menuntaskan masalah ini. "Agar mereka bisa memetakan siapa-siapa saja dari anggota masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus," jelasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian mengecam adanya pungutan Rp 1,2 juta dari sekolah. Hetifah menegaskan pungutan tersebut merupakan pelanggaran hukum.
"Kita harus memastikan kebenaran informasi tersebut, dengan melakukan klarifikasi," ujar Hetifah saat dihubungi. Ia menambahkan, pendidikan dasar di sekolah negeri wajib digratiskan sesuai UU Sisdiknas No 20/2003. "Pungutan Rp 1,2 juta/tahun pada kasus Ngada merupakan pelanggaran hukum," tegasnya.
