AngkasaOnline.com, Israel memutuskan semua kontak dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Keputusan ini diambil menyusul laporan tahunan PBB yang memasukkan Israel ke dalam daftar hitam atas dugaan kekerasan seksual di zona konflik. Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, menyatakan pihaknya "sudah selesai" dengan Guterres, Minggu (31/5/2026), dilansir kantor berita AFP.
Danny Danon meluapkan kemarahannya dan tidak menerima laporan PBB tersebut. Ia menuduh Sekjen PBB menyebarkan kebohongan terhadap Israel. "Keputusan untuk memasukkan Israel ke dalam daftar hitam dan menuduh kami menggunakan kekerasan seksual sebagai senjata perang adalah keputusan yang keterlaluan," kata Danon.
Menurut Danon, Sekretaris Jenderal dan timnya terus menyebarkan kebohongan terhadap Israel. Ia menambahkan, "Menempatkan kami dan teroris Hamas dalam daftar yang sama, itu tidak dapat diterima."
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Israel menyebut dimasukkannya negara tersebut ke dalam daftar kekerasan seksual PBB sebagai sesuatu yang memalukan dan tidak masuk akal. Mereka menuduh PBB telah dipolitisasi.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Israel, Oren Marmorstein, menyatakan langkah tersebut merupakan bukti lebih lanjut dari sifat sebenarnya PBB. "Organisasi yang dipolitisasi dan korup yang telah meninggalkan prinsip-prinsip pendiriannya dan secara sistematis menargetkan Israel sebagai misi utamanya," ujarnya.
Dalam sebuah pernyataan, Israel menegaskan tidak akan melakukan kontak dengan kantor Sekretaris Jenderal selama Guterres masih menjabat. Menanggapi hal tersebut, juru bicara Guterres, Stephane Dujarric, mengatakan pihaknya terbuka. "Dari pihak kami, pintu Sekretaris Jenderal tetap terbuka," kata Stephane.
Diketahui, laporan tahunan Sekretaris Jenderal PBB mengenai kekerasan seksual terkait konflik biasanya disampaikan kepada negara-negara terkait sebelum diterbitkan. Pada Agustus lalu, laporan tersebut telah memperingatkan bahwa Israel dapat dimasukkan ke dalam daftar pihak-pihak yang diduga terlibat, atau bertanggung jawab atas kekerasan seksual dalam situasi konflik bersenjata.
Berdasarkan laporan tersebut, kelompok militan Hamas juga masuk dalam daftar atas tuduhan kekerasan seksual yang dilakukan selama serangan mereka terhadap Israel pada 7 Oktober 2023. Tuduhan ini juga termasuk dugaan penyiksaan terhadap sandera.
PBB mengutip ‘informasi yang kredibel’ mengenai kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh pasukan keamanan Israel terhadap warga Palestina di penjara dan pusat penahanan lainnya. Dalam laporan itu, PBB menyatakan inspektur mereka telah ditolak aksesnya ke fasilitas-fasilitas tersebut. Danon menanggapi, "Kami mengundang perwakilan PBB untuk datang ke Israel guna memeriksa tuduhan-tuduhan konyol tersebut. Mereka memilih untuk tidak datang."
