AngkasaOnline.com, Teheran – Pemerintah Iran secara tegas menolak tawaran Prancis untuk bekerja sama dalam pembersihan ranjau di Selat Hormuz. Teheran memperingatkan Paris agar tidak melakukan tindakan provokasi yang dapat memperumit situasi maritim sensitif tersebut. Penolakan ini disampaikan setelah Presiden Prancis mengumumkan kerja sama dengan Oman terkait upaya tersebut.
Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Iran bidang Hukum dan Urusan Internasional, Kazem Gharibabadi, menegaskan operasi pembersihan ranjau di Selat Hormuz akan dilakukan "sepenuhnya oleh Iran". Hal ini berdasarkan nota kesepahaman (MoU) yang berlaku, menurut laporan Anadolu Agency dan TRT World, Selasa (30/6/2026).
Gharibabadi menyatakan, segala bentuk pengaturan paralel atau keterlibatan pihak asing dalam operasi tersebut tidak akan diizinkan. Ia menambahkan, kondisi saat ini di jalur perairan strategis itu masih "sensitif dan kompleks". "Kami sangat menyarankan Prancis untuk tidak memperumit situasi dengan provokasinya," tegas Gharibabadi.
Tanggapan Iran ini muncul setelah Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan via media sosial X. Macron menyebut Prancis dan Oman telah memutuskan untuk bekerja sama, berkoordinasi dengan para mitra, dalam upaya pembersihan ranjau di Selat Hormuz.
Upaya semacam itu, menurut Macron, dimaksudkan untuk mengamankan jalur pelayaran. Selain itu, upaya tersebut juga untuk menjamin akses perlintasan yang "bebas dan tanpa syarat" melalui jalur perairan vital tersebut. Macron menyampaikan hal tersebut setelah melakukan pertemuan dengan Sultan Oman, Haitham bin Tariq, yang melakukan kunjungan resmi pertama ke Paris.
Sementara itu, Iran secara konsisten menegaskan bahwa pengaturan navigasi, operasi pembersihan ranjau, dan pengaturan maritim sementara di Selat Hormuz diatur oleh pasal 5 MoU. MoU tersebut diteken oleh Iran dan AS pada pertengahan Juni lalu.
Ditegaskan juga bahwa pengaturan di Selat Hormuz tetap berada di bawah koordinasi Iran selaku negara pesisir. Selat Hormuz, yang merupakan salah satu titik krusial bagi lalu lintas energi dunia, terus menjadi pusat ketegangan di kawasan sejak pecahnya konflik pada 28 Februari lalu. Konflik ini mendorong disepakatinya MoU Iran-AS yang bertujuan memulihkan lalu lintas maritim serta menetapkan mekanisme navigasi sementara.
