Pengkhianat Bangsa di Lingkungan Pendidikan – Opini: Benny Hakim Benardie

Ilustrasi/ Google/AngkasaOnline.Com
Ilustrasi/ Google/AngkasaOnline.Com

Maju  dan beradapnya suatu bangsa, dikarenakan para generasi penerusnya terdidik dengan mentalitet  serta moralitas yang benar. Tentunya anak bangsa wajib bersekolah  dan wali muridnya  tidak dibebankan dengan biaya yang tinggi. Bila ini tak di indahkan, maka nasib Bangsa Indonesia akan menjadi negeri brutal, vandalis, akibat produk terdidik dalam tekanan.

Mungkin sulit dilaksanakan  oleh para pendidik, atau komite sekolah yang acapkali menjadi penyambung lidah sekolah. Mungkin pula berbagai pihak  sengaja “kura-kura dalam perahu”,  pura-pura  tidak tahu. Kondisi kritis sekolah biaya tinggi ini seperti terdapat di Kota Bengkulu. Pelakunya adalah   pengkhianat bangsa  (Traitor of the nation). “Sebagaimana perbuatan, kata-katapun dapat berkhianat”.

Loading...

Ketentuan yang ditetapkan oleh hukum negara sudah jelas tegas. Meminjam istilah orde baru, hanya  oknumnya  saja. Para pendidik yang sengaja melakukan sekolah biaya tinggi, mereka bukannya tidak mengerti dampak yang sengaja diperbuat.

Mereka tahu kalau tujuan pendidikan nasional itu untuk  mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indoensia seutuhnya. Manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Pertanyaanya seperti disebutkan, apakah hal itu terwujud bila menerapkan sekolah dengan biaya tinggi. Lembar Kerja Siswa (LKS)  harus dibeli senilai ratusan ribu rupiah. Dalihnya,  “tidak dipaksa, hanya saja, guru mengajarkan sesuai LKS yang ada”.

Ironinya lagi, setiap sekolah di LKS itu berbeda-beda penerbitnya. Apakah benar Dana Bantuan Sekolah (BOS) itu hanya rumor, wacana  belaka? Atau Dana BOS itu memang ada, tapi masuk kelingkungan sekolah tidak sesuai dengan yang tertera!

Pengangkangan

Para siswa dimintakan sumbangsinya dalam bentuk sumbangan yang nominalnya ditetapkan pihak komite sekolah.  Sumbangan apa pungutan?  Pengkhianatan yang ada disekolah, itu pengangkangan terhadap konstitusi, UUD 1945 Pasal 31, ayat 3 menyebutkan, “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang”.

Pasal 31, ayat 5 menyebutkan, “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.”

Bila membantah sebagai orang yang tidak cinta pada bangsa dan negara, konstitusi kita sudah jelas menghindarkan kita sebagai pengkhianat bangsa. Tujuan pendidikan nasional seperti dituangkan dalam Undang-undang No. 20, Tahun 2003  Pasal 3 menyebutkan, “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”

Pertanyaan berulang penulis mengatakan, apakah semua itu dapat terwujud, tatkala siswa punya rasa ketakutan saat datang kesekolah? Wali murid stres, saat uang tidak ada karena biaya sekolah tinggi? Jawabnya tentu tidak akan terwujud bila attitude pendidik dan anggota komite yang berkepentingan enggan insaf.

Terminologi

Siapakah pengkhianat bangsa itu? Orang atau sekelompok warga negara yang menghambat, mempersulit anak bangsa,  generasi penerus untuk berkemajuan, padahal mereka dalam kesamaan agama, idiologi, budaya dan sejarah.

Pertanyaannya, bagaimana bila hal  itu tidak dilakukan oleh orang atau kelompok orang yang tidak mempunyai kesamaan tersebut? Tentu itu  bukan pengkhianatan, tapi cenderung sifatnya ke penjajahan.

Penulis mencoba menghubungkan dengan dunia pendidikan yang ada di Provinsi Bengkulu, khususnya di Bengkulu Kota, dimana pendidikan dasar sembilan tahun hingga SMA/SMK berbiaya tinggi.  Penyebabnya jelas dan terang. Tapi tidak ada perhatian dan tindakan dari stakeholder yang ada. Entah itu dari aparat penegak hukum  yang berkompeten, pemimpin dan wakil rakyat yang ada.

Hanya ingin kembali mengingatkan, ada perbedaan antara sumbangan yang diperbolehkan, dengan pungutan yang  ‘diharamkan’ dalam dunia pendidikan.  Ini berlaku bagi para pendidik dan anggota komite sekolah. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah mengatur batas-batas penggalangan dana yang boleh dilakukan Komite Sekolah. Lihat juga beda Pungutan dan Sumbangan Menurut Permendikbud No 44 Tahun 2013.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pasal 1 ayat 2, dijelaskan, “Pungutan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan/atau barang/jasa pada satuan pendidikan dasar yang berasal dari peserta didik atau orangtua/wali secara langsung yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan oleh satuan pendidikan dasar.”

Dalam pasal 1 ayat 3 dijelasakan sumbangan  adalah “penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan/atau barang/jasa yang diberikan oleh peserta didik, orangtua/wali, perseorangan atau lembaga lainnya kepada satuan pendidikan dasar yang bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, dan tidak ditentukan oleh satuan pendidikan dasar baik jumlah maupun jangka waktu pemberiannya”.

 

Apakah di Bengkulu sudah menerapkan hal ini?  Dalam Permendikbud  disebutkan, pembiayaan pendidikan dengan melakukan pungutan,  hanya dibolehkan untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Sedangkan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat/daerah, tidak diperkenankan menarik pungutan tapi bisa menerima sumbangan dari masyarakat.

Janganlah para pengurus dan komite sekolah negeri ingin menarapkan seperti aturan main di sekolah suasta. Apalagi seperti diketahui, setiap pungutan/sumbangan yang diperoleh dari masyarakat,  tidak boleh digunakan untuk kesejahteraan anggota komite sekolah atau lembaga representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan baik langsung maupun tidak langsung.

“Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sudah berulang kali menegaskan,  Komite Sekolah dilarang memungut dana pada murid dan wali murid. Namun diizinkan bila wali murid itu menyumbang Komite secara sukarela”.

*Pemerhati Sejarah Dan Budaya di Bengkulu

 

Loading...
Loading...