Pendapat Akhir Fraksi Paripurna DPRD Bengkulu Tengah Terhadap Dua Raperda

BENGKULU TENGAH ANGKASA ONLINE – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkulu Tengah mengelar rapat paripurna  dengan agenda Pendapat Akhir Fraksi fraksi terhap jawaban bupati Bengkulu Tengah tentang usulan  Dua Raperda yang di laksanakan di gedung DPRD kabupaten Bengkulu Tengah, Jumat (21/2/2020).

Ketujuh Fraksi Di DPRD kabupaten Bengkulu Tengah menyampaikan pandangannya terhadap nota jawaban bupati yang telah disampaikan dalam paripurna yang lalu, yaitu jawaban bupati terhadap pandangan umum Fraksi DPRD kabupaten Bengkulu Tengah tentang Rancangan Peraturan Daerah perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Rafflesia  menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PUDAM) Tirta Rafflesia dan  Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)  perubahan atas peraturan  daerah Kabupaten Bengkulu Tengah nomor 04 tahun 2016 Tentang Perangkat Desa.

Loading...

Menanggapi  Raperda tentang perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Rafflesia  Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Rafflesia Tersebut, hampir seluruh fraksi  menyetujui, karena merupakan penyesuaian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, serta sesuai dengan Perintah  Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Sedangkan usulan Rancangan Peraturan Daerah tetang perubahan atas peraturan  daerah kabupaten bengkulu tengah nomor 04 tahun 2016 tentang Perangkat Desa, beberapa fraksi memiliki catatan dan masukan terhadap pemerintah kabupaten Bengkulu Tengah antara lain :

  • Kami minta agar pemerintah daerah kabupaten Bengkulu Tengah  segera mensosialiasikan peraturan daerah ini kepada seluruh masayarakat kabupaten Bengkulu Tengah.
  • Jangan sampai peraturan daerah ini nantinya bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku di republik indonesia,  karena jika terdapat poin yang bertentangan maka sudah dapat dipastikan akan menimbulkan permasalahan dikemudian hari.
  • Kami meminta pemerintah kabupaten Bengkulu Tengah agar poin atau pasal-pasal dalam perda ini jangan sampai memiliki kalimat  yang ambigu atau yang memiliki lebih dari satu arti, serta dalam lembar penjelasan perda diuraikan secara rinci, sehingga tidak menimbulakan persoalan dan konflik kedepannya.
  • Setelah raperda ini disahkan menjadi perda, kami meminta pemerintah daerah  kabupaten Bengkulu Tengah agar segera menerbitkan Peraturan Bupati agar perda ini dapat segera dilaksanakan atau digunakan, demikian (mrf/adv)
Loading...
Loading...