Mutasi Pejabat Di Benteng Acuhkan UU dan SE MENPANRB

Pejabat Eleson II dan III saat Acara Pelantikan di Likungan Pemkab Bengkulu Tenga.
Pejabat Eleson II dan III saat Acara Pelantikan di Likungan Pemkab Bengkulu Tenga.

Bengkulu Tengah Angkasa Online.Com –  Mutasi besar-besaran yang dilakukan oleh pemerintah kabuapaten Bengkulu Tengah yang digelar di halaman kantor bupati Bengkulu Tengah (8/7/2017), tidak mengindahkan Undang-Undang dan Surat Edaran Mendagri.

Surat Edaran No. 02/2016 tentang Penggantian Pejabat Pasca-Pilkada tersebut yang  ditembuskan kepada Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri Dalam Negeri ini, mengingatkan bahwa gubernur, bupati, dan wali kota terpilih yang baru saja dilantik, dilarang melakukan penggantian pejabat di lingkungan pemda yang dipimpinnya dalam jangka waktu enam bulan sejak tanggal pelantikan.

Loading...

Meski Baru Satu Bulan Dilantik, Bupati Benteng Lansung Mutasi Besar-Besaran

Bersumber dari (menpan.go.id) Surat edaran itu mengacu dua undang-undang. Pertama, UU No. 8/2015 tentang Perubahan Atas undang-Undang No. 1/2015 tentang Penetapan Perpu No. 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-Undang, khususnya  pasal 162 ayat (03). “Gubernur, Bupati, atau Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota, dalam jangka waktu enam bulan terhitung sejak tanggal pelantikan,” demikian bunyi pasal tersebut. (rm)

Loading...
Loading...