Jawaban Bupati Terhadap Pandangan Fraksi DPRD Bengkulu Tengah

Sekda Bengkulu Tengah, Muzakir Hamidi/5-4-2018/AngkasaOnline.Com
Sekda Bengkulu Tengah, Muzakir Hamidi/5-4-2018/AngkasaOnline.Com

Bengkulu Tengah AngkasaOline.Com   – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Bengkulu Tengah menggelar rapar paripurna  (Rapur)  dengan agenda jawaban bupati bengkulu tengah  terhadap pandangan fraksi-fraksi DPRD Bengkulu Tengah tentang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)  Inisiatif Perlindungan Tenaga Kerja Lokal dan Raperda Perubahan atas  Perda (Peraturan Daerah) nomor 1 tahun 2015 tetang Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan di ruang Sidang Gedung DPRD kabupaten Bengkulu Tengah,(5/4/2018).

Rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD kabupaten Bengkulu Tengah, Tarmizi  yang didampingi oleh wakil ketua satu dan wakil ketua dua ini juga dihadiri oleh Sekratris Daerah (sekda) kabupaten Bengkulu Tengah, Muzakir Hamidi yang bertindak mewakili  Bupati Bengkulu Tengah menyampaikan jawaban Bupati Bengkulu Tengah atas pandangan dari fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah.

Loading...

Muzakir saat menyampaiakan jawaban bupati Bengkulu Tengah  mengucapkan terimakasi dan memberi penghargaan yang setinggi-tingginya kepada dewan untuk setuju melanjutkan pembahasan raperda perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.nomor 01 Tahun 2015 tentang pemilihan kepala desa di kabupaten Bengkulu Tengah ini ketahap selanjutnya

“Bahwa adanya keputusan mahkamah konstitusi nomor 128/pu/XIII/2015 tanggal 25 agustus 2015 dan ketentuan pasal 21 hurup G peraturan menteri dalam negeri (Permendagri ) nomor 65 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 112 tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa , sudah seharusnya dilakukan perubahan atas peraturan daerah kabupaten Bengkulu Tengah nomor 01 tahun 2015 tentang pemilihan kepala desa,” Ucap Muzakir.

“Terimaksi atas saran dan masukannya adanya persetujuan perubahan atas peraturan daerah kabupaten Bengkulu Tengah untuk pengumumuan dan pendaftaran kepala desa oleh panitia pemilihan dalam jangka 15 hari dalam Permendagri nomor 65 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 112 tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa  dalam pasal 47 d ayat 2 huruf A pembentukan panitia pemilihan kepala desa antar wakyu oleh bpd paling lama dalam waktu 15 hari,” Ucapnya lagi.

“Tentang perda CSR, dalam hal tersebut kita sudah mempunyai perda nomor 08 tahun 2013 tentang tanggung jawab sosial perusahaan dan penertiban aparatur ASN dalam PP 53 tahun 2010  tentang disiplin Pegaway Negri Sipil  sudah jelas dalam aturan dan pemerintah kabupaten Bengkulu Tengah sudah membuat surat edaran untuk jam masuk dan pulang kerja ASN.  apabila ASN melanggar jam kerja, maka akan diberikan sanksi yang berlaku sesuai ketentuan perundang-undangan. selain itu kalau masala infrastuktur kabupaten Bengkulu Tengah dalam anggaran tahun 2018 saat ini sedang berjalan,” imbuhnya.

Sementara dalam  menjawab dari fraksi Gerindra dan fraksi PKS tentang perubahan batas pendidikan di dalam perda nomor 01 tahun 2015, tentang pemilihan kepala desa yaitu perubahan pendidikan paling rendah tamatan SMA, karena hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu perda Bengkulu Tengah nomor 01 tahun 2015.

Ia juga menuturkan bahwa dalam undang-undang nomor 06 tahun 2014 tentang desa pasal 50 ayat (1) huruf A  kalalau masala batas waktu  pemilihan kepala desa di desa setempat, telah diatur dalam perda nomor 01 tahun 2015 tentang pemilhan kepala desa pasal 13 huruf O, yaitu membuat surat pernyataan bersedia berdomisili didesa sampai akhir masa jabatan dan bermaterai 6000.

Sekda juga menyampaikan jawaban Bupati Bengkulu Tengah terhadap pandangan fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Kebangkitan Bangsa, ia berterimakasi atas saran dan masukan serta persetujuan perubahan atas perda kabupaten Bengkulu Tengah nomor 01 tahun 2015 tentang pemilihan kepala desa.

beliau juga menyampaikan, mungkin jawaban ini belum dapat memuaskan semua pihak dan untuk itu, tentunya perlu ada koordinasi lebih lanjut hinnga dapat memberikan maafaat untuk masyarakat di kabupaten Bengkulu Tengah.

Tak hanya itu inisiator, yang merupakan salah satu anggota DPRD kabupaten Bengkulu Tengah juga menyapaikan Jawaban Pansus/Inisiator. “kami mengucapkan terimakasi dan sekaligus mengapresiasi atas sambutan baik Pemkab Bengkulu Tengah terhadap pembentukan Raperda Inisiatif perlindungan tenaga kerja lokal.”

“Hal ini membuktikan pemda Bengkulu Tengah juga bersungguh sunggguh melayani masyrakat, khususnya memperhatikan tentang ketenagakerjaan di kabupaten Bengkulu Tengah. kita menyadari bahwa salah satu keunggulan Bengkulu Tengah sebagai daerah dengan potensi sumber daya alam dan letak yang sangat strategis di tengah-tengah provinsi Bengkulu dan sekaligus  berfungsi sebagai daerah penunjang ibukota provinsi. Para investor sangat  beminat menanamkan modal dan membuka usaha baik bidang industri perkebunan,pertambangan maupun di bidang lainnya. potensi baik ini harusla kita kelola dengan baik, memberi kesempatan bekerja dalam berusaha sebanyak mungkin, sehinnga dapat mengurangi angka pengangguran di kabupaten bengkulu tengah. tandas inisiator. (adv/rm)

Loading...
Loading...