Hearing Terkait K2, Kepala BKPSDM Dianggap Lecehkan Lembaga Legislatif

BENGKULU UTARA ANGKASA ONLINE – Ketua Komisi I (satu)  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkulu Utara geram, ia menilai kepala Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Budi Rahardjo yang berbicara lancang  yang  dianggap melecehkan lembaga legislatif.

Dari pantauan media, Hal tersebut terjadi pada rapat kerja (hearing) antara komisi I dan BKPSDM yang dipimpin Ketua Komisi I, Febri Yurdiman dengan agenda membahas permasalahan Honorer K2 yang dihadiri puluhan tenaga honoroe kategori dua (K2), (28/02/2020).

Loading...

Dalam hearing tersebut, Budi Rahardjo melontarkan kalimat  kepada Ketua Komisi I, ‘bahwasannya sebelum hearing dilaksanakan, DPRD melalui Ketua DPRD harus membuat surat laporan atau melapor terlebih dahulu ke Bupati Bengkulu Utara, Ir. H Mian.’

Sontak, statement itu membuat Febri naik pitam dan marah atas pernyataan  Kepala BKPSDM Bengkulu Utara tersebut, Febri menrangkan bahwa tidak ada aturan yang mengharuskan pihak DPRD wajib melapor terlebih dahulu kepada Bupati sebelum melakukan hearing dengan OPD(Organisasi Perangkat Daerah).

“Kita  DPRD hanya memberikan surat kepada OPD terkait, jika akan melakukan rapat kerja hearing, sedangkan untuk atau kepada Bupati, hanya berupa surat tembusan. Kita juga ada dasar bukan seenak hati kita saja, ada acuan  Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 pasal 1 angka 4 tentang pemerintahan yang berbunyi, DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, Jadi kedudukan sama,” pungkas Febri di tengah hering  (Tama /adv)

Loading...
Loading...