Febri : Anggaran Penanganan Covid-19 Bengkulu Utara Tak Jelas!

BENGKULU UTARA ANGKASA ONLINE –  Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Penanganan COVID-19 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkulu Utara, Febri Yurdiman, geram dengan ketidak jelasan realisasi anggaran bantuan kepada masyarakat oleh pemerintah kabupaten Bengkulu Utara, kegeramannya disampaikan pada saat  hearing bersama  Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Utara, (12/5).

Hearing yang yang dilaksanakan digedung DPRD kabupaten Bengkulu Utara ini  memanas, karena ketika salah satu tokoh pemuda  yang duduk di kursi legislatif Bengkulu Utara, menyoroti  tentang penyaluran bantuan kepada masyarakat, yang ia nilai sangat tidak jelas. Bukan hanya itu, pernyataan dari Dinas Sosial  yang mengatakan  bahwa pihak kecamatan merupakan ‘pengguna anggaran,’ di dalam penyaluran bantuan covid-19.

Loading...

Dalam Hearing Tersebut, Febri menegaskan bahwa “Terkait ketidak jelasan dari siapa pengguna anggaran JPS senilai Rp.11,5 Miliar dari hasil refocusing untuk dana BTT Covid-19.  Dinsos menyampaikan hanya memverifikasi, sedangkan yang pengguna anggaran belanja sembako adalah pihak kecamatan,  sedangkan beberapa kecamatan yang sudah kita konfirmasi menyampaikan bahwa mereka hanya menerima sembako saja, bukan membelanjakan anggarannya.”

“ Siapa yang bertanggungjawab terhadap anggaran 11, 5 milyar rupiah ini?, tanya Febri selaku ketua Pansus dengan suara lantang kepada pihak Dinas Kabupaten Bengkulu Utara.

Febri Yurdiman, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Penanganan COVID-19 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkulu Utara.

Salah seorang dari pihak Dinas Sosial secara spontan menjawab “ Pihak Kecamatan,”

Mendengar jawaban dari pihak Dinas Sosial itu, secara spontan pula Febri memberikan respon dengan kalimat “Keputusan bupati ada..! nggak ada urusan camat menggunkan anggaran!.”

“Jangan main-main!, ini urusan perut rakyat!, mana data penerima sembako dari dinas Sosial ini?,” imbuh Febri.

Kemudian Febri menerangkan, jika satu Kepala Keluarga (KK) menerima bantuan sembako senilai 150 ribu rupiah, maka dari anggaran 11,5 miliar rupiah tersebut seharusnya ada 76,600 KK yang menerima. Saat ditanya berapa harga perpaket sembako itu, pihak dinsospun tidak menjawab.

“Dari nilai Rp.11,5 M itu dibelanjakan sembako seharga 150.000(keterangan kadinsos), maka jumlah KK yang bisa menerima adalah sebanyak 76.600 KK. Sedangkan statemen dari kadinsos total KK yang akan dibagikan sembako APBD adalah kisaran 44.000 KK. ” Tandas  Febri. (tama)

Tonton Pernyataan Ketua Pansus Covid-19 DPRD Bengkulu Utara

Loading...
Loading...