DPRD Provinsi Terima Pengaduan GTT Rejang Lebong

Bengkulu Angkasa Online.Com – Dewan Perwakilan Rakya Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu menerima rombongan dari , Guru Tidak Tetap (GTT) tingkat SMA/SMK Kabupaten Rejang Lebong yang mengadukan bahwa mereka  tidak digaji selama enam bulan.

Guru Tidak Tetap (GTT) tingkat SMA/SMK Kabupaten Rejang Lebong ini didampingi Wakil Ketua Persatuas Guru Republik Indonesia (PGRI) RL, Nurliani dan di DPRD Provinsi Bengkulu disambut dengan baik oleh ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Parial dan  didampingi Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Seption Muhadi, S. (13/6/2017).

Loading...

Dalam pertemuan tersebut, Nurliani menuturkan bahwa  jumlah GTT di Rejang Lebong lebih kurang sebanyak 500 orang, dan 6 bulan terakhir ini tidak digaji “Gaji atau honor juga bisa diambil dari dana BOS (Biaya Operasional Sekolah). Karena 15 persen dana BOS, bisa digunakan untuk bayar honor. Namun syaratnya SK honorer harus ditandatangani kepala daerah, baik bupati ataupun gubernur,” tuturnya.

Ia juga mengimbuhkan bahwa SK GTT di Rejang Lebong ditandatangani oleh kepala sekolah. Sehingga dana BOS tidak bisa digunakan untuk bayar gaji honor GTT di RL. Karena itu kami berharap ada jalan keluar bagi teman-teman GTT, mereka punya keluarga yang harus dinafkahi.“Jika SK mereka harus diubah dan ditandatangani bupati maupun gubernur. Kami berharap itu segera dilakukan, supaya mereka segera menerima gaji,” sambungnya.

Sementara Ketua Komisi IV menanggapi hal tersebut “Sembilan kabupaten/kota lain tidak ada persoalan seperti ini. Kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa, sebab pemerintah daerah bisa membuat aturannya sendiri atas otonomi daerah. Kami turut prihatin atas apa yang dialami GTT di Rejang Lebong, kami akan mencari jalan keluarnya,” ujar Parial.

Parial juga menuturkan bahwa pihaknya Jum’at ini pihaknya akan melaksanakan hearing dengan Dikbud Provinsi Bengkulu, Untuk mempertanyakan serta mencari solusi terbaik untuk kawan-kawan GTT di Rejang Lebong ini.“Sebab semua yang terkait dengan SMA/SMK sederajat menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Bengkulu,”tandasnya.(adv/***)

Loading...
Loading...