Bupati Bengkulu Selatan, Keluarkan Surat Edaran Cabut HO

se-ganguan-ho-bsBengkulu Selatan  Angkasa Online.Com  – Pemerintah kabupaten Bengkulu Selatan baru menyikapi  Peraturan Menteri   Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017,  terkait Izin Gangguan HO dengan terbitnya Surat Edaran (SE) Bupati Bengkulu Selatan Nomor  800/22/SE/B.3/2017 Tentang Pencabutan Izin Gangguan tertanggal 13 Juli 2017.

Kepala Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bengkulu Selatan Syamsu Hardi, menuturkan bahwa pihaknya sudah lama tidak melayani izin gangguan HO, walaupun Surat Edaran Bupati baru kelauar bulan Juli.

Loading...

“Meskipun Surat Edaran Bupati baru keluar pada bulan Juli, kami di DPMPTSP Bengkulu Selatan sudah lama tidak melayani izin HO ini. Dengan keluarnya surat edaran Bupati ini, maka sekaligus mensosialisasikan bahwa pencabutan izin gangguan ini,” Jelas  Syamsu Hardi.

Dalam  surat yang ditujukan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat, Perbankan dan Pelaku Usaha ini, Bupati meminta kepada OPD yang terkait dan membidangi agar tidak lagi melakukan /melayani proses penerbitan izin gangguan serta tidak lagi memungut retribusi  izin gangguan.

Selain itu, Bupati memerintahkan kepada OPD terkait bersama dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah berkoordinasi dengan DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan untuk segera melakukan pencabutan ketentuan Bab V Tentang Retribusi Izin Gangguan  Pasal 17 sampai Pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rertibusi Perizinan Tertentu. (ym)

Loading...
Loading...